MAKALAH PKN TENTANG KONSTITUSI

Makalah Pendidikan Kewarganegaraan
Konstitusi
OLEH
KELOMPOK 5

 

ANITA MARLINDA

FITRI HANDAYANI

MUTHIA YASMIN

NUZUL ABDI MA’RIFATULLAH

 

 

 
 

JURUSAN MANAJEMEN

FAKULTAS EKONOMI

UNIVERSITAS ANDALAS

PADANG,2014

 

 

 

 

 

 
  1. PENGERTIAN KONSTITUSI

Istilah konstitusi berasal dari bahasa Perancis (constituer) yang berarti membentuk. Dalam kontes ketatanegaraan, konstitusi dimaksudkan dengan pembentukan suatu negara atau menyusun dan menyatakan sebuah negara. Konstitusi juga berarti peraturan dasar mengenai pembentukan suatu negara.

  1. Dalam bahasa Belanda, konstitusi dikenal dengan istilah Grondwet, yang berarti undang undang dasar.
  2. Menurut Chairul Anwar, konstitusi adalah fundamental laws tentang pemerintahan suatu negara dan nilai nilai fundamentalnya.
  3. C. Wheare, konstitusi adalah keseluruhan sistem ketatanegaraaan suatu negara yang berupa kumpulan peraturan yang membentuk mengatur /memerintah dalam pemerintahan suatu negara.
  4. Herman heller, konstitusi mempunyai arti luas daripada UUD. Konstitusi tidak hanya bersifat yuridis tetapi juga sosiologis dan politis.
  5. Lasalle, konstitusi adalah hubungan antara kekuasaaan yang terdapat di dalam masyarakat seperti golongan yang mempunyai kedudukan nyata di dalam masyarakat misalnya kepala negara angkatan perang, partai politik, dsb.
  6. J Van Apeldoorn, konstitusi memuat baik peraturan tertulis maupun peraturan tak tertulis.
  7. Koernimanto Soetopawiro, istilah konstitusi berasal dari bahasa latin cisme yang berarti bersama dengan dan statute yang berarti membuat sesuatu agar berdiri. Jadi konstitusi berarti menetapkan secara bersama.

 

Maka Konstitusi dapat diartikan peraturan dasar dan yang memuat ketentuan – ketentuan pokok dan menjadi satu sumber perundang- undangan. Konstitusi adalah keseluruhan peraturan baik yang tertulis maupun tidak tertulis yang mengatur secara mengikat cara suatu pemerintahan diselenggarakan dalam suatu masyarakat negara.

 

 

 

  1. UNSUR-UNSUR KONSTITUSI

Menurut Sovernin Lohman, di dalam makna konstitusi terdapat tiga unsur yang sangat menonjol, yaitu:

1) Konstitusi dipandang sebagai perwujudan perjanjian masyarakat (kontrak sosial). Artinya, konstitusi merupakan hasil kerja dari kesepakatan masyarakat untuk membina negara dan pemerintahan yang akan mengatur mereka.

2) Konstitusi sebagai piagam yang menjamin hak-hak asasi manusia dan warga negara sekaligus menentukan batas-batas hak dan kewajiban warga negara dan alat-alat pemerintahannya.

3) Konstitusi sebagai forma regimenis, yaitu kerangka bangunan pemerintahan.
Berdasarkan pengertian tersebut, dapat disimpulkan bahwa konstitusi atau undang-undang dasar adalah suatu kerangka kerja suatu negara yang menjelaskan tujuan pemerintahan negara tersebut diorganisir dan dijalankan.

 

  1. SIFAT DAN FUNGSI KONSTITUSI

Sifat pokok konstitusi negara adalah fleksibel (luwes) dan juga rigid (kaku). Konstitusi dikatakan fleksibel apabila konstitusi itu memungkinkan adanya perubahan sewaktu-waktu sesuai dengan perkembangan masyarakat. Konstitusi dikatakan kaku apabila konstitusi itu sulit diubah kapanpun kecuali melalui amandemen.

Fungsi pokok konstitusi negara adalah untuk membatasi kekuasaan pemerintahan negara sedemikian rupa agar penyelenggaraan kekuasaan pemerintahan negara tidak bersifat sewenang-wenang, sehingga hak-hak warga negara terlindungi atau terjamin. Gagasan ini selanjutnya dinamakan konstitusionalisme.

 

 

 

 

  1. TUJUAN KONSTITUSI
  2. Membatasi kekuasaan penguasa agar tidak bertindak sewenang – wenang maksudnya tanpa membatasi kekuasaan penguasa, konstitusi tidak akan berjalan dengan baik dan bisa saja kekuasaan penguasa akan merajalela dan bisa merugikan rakyat banyak.
  1. Melindungi HAM maksudnya setiap penguasa berhak menghormati HAM orang lain dan hak memperoleh perlindungan hukum dalam hal melaksanakan haknya.
  2. Pedoman penyelenggaraan negara maksudnya tanpa adanya pedoman konstitusi negara kita tidak akan berdiri dengan kokoh.
  3. Untuk melepaskan kontrol kekuasaan dari penguasa itu sendiri.

 

  1. ISI KONSTITUSI

Mengingat pentingnya konstitusi dalam suatu negara ini, Struycken dalam bukunya “Het Staatstrecht van Het Koninkjrik den Nederlander” menyatakan bahwa Undang-Undang Dasar sebagai Konstitusi tertulis berisikan:

  1. Hasil perjuangn politik bangsa di waktu yang masa lampau,
  2. Tingkat-tingkat tertinggi perkembangan ketatanegaraan bangsa,
  3. Pandangan tokoh-tokoh bangsa yang hendak diwujudkan baik untuk waktu sekarang maupun untuk waktu yang akan datang,
  4. Suatu keinginan dimana perkembangan kehidupan keatatanegaraan bangsa hendak dipimpin.

 

 

  1. NILAI KONSTITUSI

Menurut Karl Loewenstein, ada dua nilai konstitusi yaitu:

  1. Nilai Normatif

Nilai ini diperoleh apabila penerimaan segenap rakyat suatu negara konstitusi benar-benar murni dan konsekuen. Konstitusi ditaati dan dijunjung tinggi tanpa ada penyelewengan sedikitpun. Dengan kata lain, konstitusi telah dapat dilaksanakan sesuai dengan isi dan jiwanya baik dalam produk hukum maupun dalam bentuk kebijakan pemerintah.

 

 

  1. Nilai Nominal

Nilai ini diperoleh apabila ada kenyataan sampai dimana batas-batas berlakunya itu. dalam batas-batas berlakunya itulah ynag dimaksud dengan nilai nominal konstitusi. Contohnya, ketentuan pasal 1 aturan peralihan UUD 1945 sebelum amandemen tidak berlaku lagi karena PPKI tugasnya hanya pada masa peralihan dan badan itu sendiri sudah tidak berlaku lagi sekarang.

 

  1. KEDUDUKAN KONSTITUSI

Undang-Undang Dasar memiliki kedudukan tertinggi dalam peraturan perundang-undangan, karena setiap perundangan yang berada dibawahnya tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundangan yang ada di atasnya dan apabila ada peraturan perundangan yang tidak sesuai dengan Undang-Undang Dasar harus dicabut. Undang-Undang Dasar juga dipergunakan sebagai dasar dalam penyusunan peraturan perundangan yang ada di bawahnya.

UUD yang memiliki kedudukan tertinggi sebagai fundamental law (hukum dasar). Sebagai hukum dasar yang tertulis, konstitusi mengatur tiga masalah pokok:

  1. Jaminan terhadap hak asasi manusia
  2. Ditetapkan susunan ketatanegaraan yang bersifat mendasar
  3. Adanya pembagian atau pembatasan tugas-tugas ketatanegaraan yang juga bersifat mendasar.

 

  1. MACAM-MACAM KONSTITUSI

1) Konstitusi tertulis dan konstitusi tidak tertulis

Suatu konstitusi disebut tertulis bila berupa suatu naskah, sedangkan konstitusi tidak tertulis tidak berupa suatu naskah dan banyak di pengaruhi oleh tradisi konvensi. Contoh konstitusi Inggris yang hanya berupa kumpulan dokumen. Contoh konstitusi Inggris yang hanya berupa kumpulan dokumen.

 

2) Konstitusi fleksibel dan konstitusi rigid

Pengertian konstitusi fleksibel adalah konstitusi yang di amandemen tanpa adanya prosedur khusus, sedangkan konstitusi yang kaku adalah konstitusi yang mensyaratkan suatu adanya prosedur khusus dalam melakukan amandemen. Dikatakan konstitusi itu flexible apabila konstitusi itu memungkinkan adanya perubahan sewaktu-waktu sesuai perkembangan msyarakat (contoh konstitusi Inggris dan Selandia baru).

Ciri-ciri konstitusi fleksibel mempunyai ciri-ciri pokok, antara lain:

  • Sifat elastis, artinya dapat disesuaikan dengan mudah.
  • Dinyatakan dan dilakukan perubahan adalah mudah seperti mengubah undang-undang

Sedangkan Pengertian konstitusi rigid apabila konstitusi itu sulit diubah sampai kapan pun (contoh : USA, Kanada, Indonesia dan Jepang).

Ciri ciri Konstitusi rigid mempunyai ciri-ciri pokok, antara lain:

  • Memiliki tingkat dan derajat yang lebih tinggi dari undang-undang.
  • Hanya dapat diubah dengan tata cara khusus/istimewa.

3) Konstitusi derajat tinggi dan konstitusi derajat tidak derajat tinggi (Supreme and not supreme constitution).

Konstitusi derajat tinggi, konstitusi yang mempunyai kedudukan tertinggi dalam negara (tingkatan peraturan perundang-undangan). Sedangkan konstitusi tidak derajat tinggi ialah konstitusi yang tidak mempunyai kedudukan serta derajat seperti konstitusi derajat tinggi.

4) Konstitusi Negara Serikat dan Negara Kesatuan (Federal and Unitary Constitution).

Bentuk negara akan sangat menentukan konstitusi negara yang bersangkutan. Dalam suatu negara serikat terdapat pembagian kekuasaan antara pemerintah federal (Pusat) dengan negara-negara bagian. Hal itu diatur di dalam konstitusinya. Pembagian kekuasaan seperti itu tidak diatur dalam konstitusi negara kesatuan, karena pada dasarnya semua kekuasaan berada di tangan pemerintah pusat.

5) Konstitusi Pemerintahan Presidensial dan pemerintahan Parlementer (President Executive and Parliamentary Executive Constitution).

Ciri ciri Konstitusi sistem pemerintahan presidensial (strong) terdapat ciri-ciri antara lain:

  • Presiden memiliki kekuasaan nominal sebagai kepala negara, tetapi juga memiliki kedudukan sebagai Kepala Pemerintahan.
  • Presiden dipilih langsung oleh rakyat atau dewan pemilih.
  • Presiden tidak termasuk pemegang kekuasaan legislatif dan tidak dapat memerintahkan pemilihan umum.

Ciri-ciri Konstitusi sistem pemerintahan parlementer menurut (Sri Soemantri) yaitu:

  • Kabinet dipimpin oleh seorang Perdana Menteri yang dibentuk berdasarkan kekuatan yang menguasai parlemen.
  • Anggota kabinet sebagian atau seluruhnya dari anggota parlemen.
  • Presiden dengan saran atau nasihat Perdana menteri dapat membubarkan parlemen dan memerintahkan diadakan pemilihan umum.

SEJARAH LAHIRNYA KONSTITUSI DI INDONESIA

Sebagai negara berdasarkan hukum, tentu saja Indonesia memiliki konstitusi yang dikenal dengan Undang-Undang Dasar 1945. Eksistensi Undang-Undang Dasar 1945 sebagai konstitusi di Indonesia diterima sebagai landasan hukum bagi pelaksanaan ketatanegaraan di Indonesia.

Dalam saejarahnya Undang-Undang Dasar 1945 dirancang sejak 29 Mei 1945 sampai 16 Juni 1945 oleh Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI). Badan ini kemudian menerapkan tim khusus yang bertugas menyusun konstitusi bagi Indonesia merdeka yang kemudian dikenal dengan nama Undang-Undang Dasar 1945 (UUD `45). Para tokoh perumus itu antara lain DR. Radjiman Widiodiningrat, Ki Bagus Hadikoesoema atau dan lain-lain.

Latar belakang terbentuknya konstitusi (UUD `45) bermula dari janji Jepang untuk memberikan kemerdekaan bagi bangsa Indonesia di kemudian hari. Janji tersebut antara lain berisi “ sejak dahulu sebelum pecahnya peperangan Asia Timur Raya, DAI NIPPON sudah mulai berusaha membebaskan bangsa Indonesia dari kekuasaan pemerintah Hindia Belanda”. Setelah kemerdekaan diraih, kebutuhan akan sebuah konstitusi resmi nampaknya tidak bisa ditawar-tawar lagi, dan segera harus dirumuskan. Sehingga lengkaplah Indonesia menjadi sebuah negara yang berdaulat. Pada tanggal 18 Agustus 1945 atau sehari setelah ikrar kemerdekaan , Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) mengadakan sidangnya yang pertama kali dan menghasilkan beberapa keputusan di antaranya sebagai berikut :

  1. Menetapkan dan mengesahkan pembukaan UUD 1945 yang bahannya diambilkan dari rancangan undang-undang yang disusun oleh Panitia Perumus pada tanggal 22 Juni 1945
  2. Menetapkan dan mengesahkan UUD 1945 yang bahannya hampir seluruhnya di ambil dari RUU yang disusun oleh panitia perancang UUD tanggal 16 juni 1945.

Dengan terpilihnya presiden dan wakil presiden atas dasar Undang-Undang Dasar 1945 itu, maka secara formal Indonesia sempurna sebagai sebuah negara. Syarat-syarat yang lazim diperlukan oleh setiap negara telah ada diantaranya yaitu :

  1. Rakyat yaitu bangsa Indonesia
  2. Wilayah Kedaulatan
  3. Pemerintah
  4. Tujuan negara
  5. Bentuk negara

 

  1. KONSTITUSI DI INDONESIA

Dalam sejarah ketatanegaraan Indonesia, konstitusi atau UUD 1945 yang diberlakukan di Indonesia telah mengalami perubahan-perubahan dan masa berlakunya sejak diproklamirkannya kemerdekaan NKRI yakni dengan rincian sebagai berikut:

  1. UUD 1945 (18 Agustus 1945-27 Desember 1949);
  2. Konstitusi RIS (27 Deseber 1949-17 Agustus 1950);
  3. UUDS RI 1950 (17 Agustus 1950-5 Juli 1959);
  4. UUD 1945 (5Juli 1959-19 Oktober 1999);
  5. UUD 1945 dan perubahan I (19 Oktober 1999-18 Agustus 2000);
  6. UUD 1945 dan perubahan I dan II (18 Agustus 2000-9 Nopember 2001);
  7. UUD 1945 dan perubahan I, II dan III (9 Nopember 2001-10 Agustus 2002);
  8. UUD 1945 dan perubahan I, II, III, dan IV (10 Agustus 2002).

 

  1. PERUBAHAN KONSTITUSI DI INDONESIA

Dalam UUD 1945 menyediakan satu pasal yang berkenaan dengan cara perubahan UUD yaitu pasal 37 yang menyebutkan:

  1. Untuk mengubah UUD sekurang-kurangnya 2/3 daripada jumlah anggota MPR harus hadir;
  2. Putusan diambil dengan persetujuan sekurang-kurangnya 2/3 jumlah anggota yang hadir.

Pasal 37 tersebut mengandung 3 norma yaitu:

  1. Bahwa wewenang untuk mengubah UUD ada pada MPR sebagai lembaga tertinggi negara;
  2. Bahwa untuk mengubah UUD, kuorum yang harus dipenuhi sekurang-kurangnya adalah 2/3 dari seluruh jumlah anggota MPR;
  3. Bahwa putusan tentang perubahan UUD adalah sah apabila disetujui oleh sekurang-kurangnya 2/3 dari anggota MPR yang hadir.

Kesulitan perubahan konstitusi menurut KC. Wheare, memiliki motif-motif tersenidiri yaitu:

  1. Agar perubahan konstitusi dilakukan dengan pertimbang yang masak, tidak secara serampangan dan dengan sadar (dikehendaki);
  2. Agr rakyat mendapat kesempatan untuk menyampaikan pandangannya sebelum perubahan dilakukan;
  3. Agar –dan ini berlaku di negara serikat- kekuasaan negara serikat dan kekusaan negara-negara bagian tidak diubah semata-mata oleh perbuatan masing-masing pihak secara tersendiri;
  4. Agar hak-hak perseorangan atau kelompok minoritas agama atau kebudayaannya mendapat jaminan.

 

  1. TUJUAN PERUBAHAN UUD 1945
  2. Menyempurnakan aturan dasar mengenai tatanan negara dalam menyampai tujuan nasional yang tertuang dalam pembukaan UUD NKRI Tahun 1945 dan memperkokoh NKRI yang berdasarkan Pancasila.
  3. Menyempurnakan aturan dasar mengenai jaminan dan pelaksanaan kedaulatan rakyat serta memperluas partisipasi rakyat agar sesuai dengan perkembangn paham demokrasi.
  4. Menyempurnakan aturan dasar mengenai jaminan dan perlindungan hak asasi manusia agar sesuai dengan perkembangan hak asasi manusia dan perdaban umat manusia yang sekaligus merupakan syarat bagi suatu negara hukum yang dicita-citakan oleh UUD NKRI Tahun 1945.
  5. Menyempurnakan aturan dasar penyelenggaraan negara secara demokratsi dan modern, antara lain melalui pembagian kekusaaan yang lebih tegas, sistem saling mengawasi dan saling mengimbangi (chek and balance) yang lebihb ketat dan transparan, daan pembentukan lembaga-lembaga negara yang baru untuk mengakomodasi perkembangan kebutuhan bangsa dan tentangan zaman.
  6. Menyempurnakan aturan dasar mengenai jaminan konstitusional dan kewajiban negara mewujudkan kesejahteraan sosial, mencerdaskan kehidupan bangsa, menegakkan etika, moral, dan solidaritas dalam kehidupan bermasyarakat berbangsa dan bernegara sesuai dengan harkat dan martabat kemanusian dalam perjuangan mewujudkan negara sejahtera.
  7. Melengkapi aturan dasar yang sangat penting dalam penyelenggaraan negara bagi eksistensi negara dan perjuangan negara mewujudkan demokrasi, seperti pengaturan wilayah negara dan pemilihan umum.
  8. Menyempurnakan aturan dasar dan mengenai kehidupan bernegra dan berbangsa sesuai dengan perkembang aspirasi, kebutuhan, serta kepentingan bangsa dan negara Indonesia dewasa ini sekaligus mengakomodasi kecendrungannya untuk kurun waktu yang akan datang.

 

 

 

 

 

PERBEDAAN ANTARA UUD DAN KONSTITUSI

 

UUD Konstitusi
Memuat peraturan tertulis saja. Memuat peraturan tertulis dan lisan.
Bersifat dasar dan belum memiliki sanksi pemaksa atau sanksi pidana bagi penyelenggaraanya. Bersifat dasar, belum memiliki sanksi pemaksa atau sanksi pidana bagi penyelenggaraanya, timbul dan terpelihara dalam praktek penyelenggaraan negara meskipun tidak tertulis.
Mengandung pokok-pokok sebagai berikut:

  Adanya jaminan terhadap HAM dan warganya

  Ditetapkan susunan ketatanegaraan suatu negara yang bersifat fundamental

  Adanya pembagian dan pembatasan tugas ketatanegaraan yang juga bersifat fundamental

Memuat ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

  Organisasi negara, misalnya pembagian kekuasaan antar badan legislatif, eksekutif, dan yudikatif

  HAM

  Prosedur mengubah UUD

  Ada kalanya memuat larangan untuk mengubah sifat tertentu dari UUD

Contoh : UUD NKRI 1945 Contoh : Konstitusi RIS 1949

 

 

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s